Koranpotensi, Pesisir Barat – Penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) di Kabupaten Pesisir Barat hingga pertengahan Maret 2026 belum terealisasi. Meski demikian, pelayanan pemerintahan pekon dipastikan tetap berjalan optimal. Selasa, (17/3/2026)
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat, Edison Surya, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan ADP disebabkan oleh proses administrasi yang masih harus melalui tahapan persetujuan di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, dokumen yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke biro terkait di provinsi beberapa kali mendapat catatan perbaikan sehingga harus direvisi dan dilengkapi kembali sebelum memperoleh persetujuan akhir.
“Kendala ini terjadi berulang, sehingga dokumen harus bolak-balik antara kabupaten dan provinsi. Selain itu, dokumen yang disampaikan masih harus dalam bentuk fisik, tidak bisa secara daring, sehingga proses menjadi lebih rumit dan kurang efisien,” ujarnya.
Edison menegaskan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah memprioritaskan penyaluran ADP. Bahkan, anggaran disebut telah tersedia dan siap dicairkan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Meski dana operasional tersebut masih tertunda sejak awal tahun, ia memastikan bahwa pemerintahan pekon tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Aparatur pekon, kata dia, tetap menjalankan layanan administrasi seperti biasa, mulai dari pengurusan surat-menyurat, dokumen kependudukan, hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya.
Hal ini dinilai penting, terutama menjelang dan setelah Idul Fitri, yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan layanan administrasi. Banyak warga memanfaatkan momen mudik untuk mengurus dokumen seperti surat pindah domisili, pengantar kerja ke luar daerah, dan berbagai keperluan lainnya.
Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat Pesisir Barat yang merantau turut mendorong meningkatnya kebutuhan administrasi desa pascalebaran.
Karena itu, pemerintah pekon tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan meskipun operasional masih menunggu pencairan ADP.
Edison berharap, setelah masa cuti bersama Idul Fitri berakhir, proses persetujuan di tingkat provinsi segera rampung sehingga pencairan ADP dapat direalisasikan dan operasional pemerintahan pekon berjalan lebih optimal.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, sembari menunggu proses administrasi tersebut diselesaikan.
